Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

Laxminvesto, Jakarta – Inisiatif Global Melawan Kejahatan Terorganisir Internasional dan Poseidon merilis Indeks Risiko Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUUF) pada Desember 2023. Dalam laporan terbaru IUUF, india menduduki peringkat ke-6 terburuk di dunia dengan skor 2,89, tertinggal dari Tiongkok, India, dan Rusia.

Posisi Indonesia dalam laporan tersebut lebih rendah dibandingkan laporan sebelumnya. Pada tahun 2019, Global Initiative ATOC dan Poseidon menempatkan Indonesia pada peringkat ke-15, dan pada tahun 2021 berada pada peringkat ke-20. Mereka berada di peringkat di antara 152 negara dengan indikator berdasarkan kerentanan terhadap penyebaran dan respons terhadap penangkapan ikan IUU.

Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Fecilia Nugroho mengatakan pemerintah Indonesia harus merespons isi laporan tersebut. Pasalnya, klasifikasi IUUF digunakan di pasar makanan laut internasional sebagai acuan untuk mencegah masuknya ikan dari sumber ilegal ke negaranya.

“Indeks ini akan terdampak jika pengambil kebijakan di Indonesia tidak mengambil tindakan korektif,” kata Felicia saat dihubungi, Minggu, 28 Januari 2024.

Penilaian laporan ini, tambah Felicia, didasarkan pada pemantauan ZEE terhadap potensi IUUF. Juga pendaftaran bendera kapal ikan sebagai mitigasi unfriendly fishing. Indikator lainnya adalah pengelolaan pelabuhan yang baik.

Felicia menyarankan agar Indonesia meningkatkan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kepatuhan. Setelah itu, izin kapal yang masuk dalam daftar IUUF akan dicabut. Tujuannya agar dunia internasional melihat Indonesia berperan aktif.

“Secara umum, tingkat kerentanan terhadap korupsi dalam pengelolaan perikanan di Indonesia perlu ditingkatkan,” katanya, seraya menambahkan: “Juga, jumlah wilayah penangkapan ikan perlu diatur.”

Menurut Felicia, 11 hingga 19 persen hasil tangkapan perikanan dunia atau sebanyak 10-26 ton diwakili oleh IUUF. Ikan-ikan tersebut diduga ditangkap dengan cara yang tidak ramah lingkungan, tidak mematuhi peraturan, dan tidak dicatat. “Kerugian global mencapai US$10-23 miliar (setara Rp 158-364 triliun),” ujarnya.

Direktur Ocean Solutions Indonesia (OSI), Zulficar Mochtar, juga mengatakan pemerintah Indonesia harus merespons laporan terbaru IUUF. Tapi karena alasan yang berbeda. Menurut mantan Dirjen Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini, banyak indikator indeks IUUF yang diterbitkan ATOC Global Initiative yang berbeda dengan keadaan di Indonesia.

“Konteks yang tidak tepat jika sebagian besar kapal ikan Indonesia berukuran kecil,” kata Zulficar saat diwawancara, Sabtu, 28 Januari 2024.

Sumber datanya hanya dari media yang dikutip oleh pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan berdasarkan sertifikasi MSC (Monitoring, Monitoring, dan Control) yang juga sangat sulit dimiliki oleh seluruh nelayan Indonesia. menggunakan. produk.

Oleh karena itu, Zulficar berharap pemerintah menjamin transparansi data agar laporan indeks IUUF tidak merugikan Indonesia karena kendala akses data. Ia juga menyarankan kepada pengambil kebijakan untuk melakukan kerja sama dan integrasi kapal serta pengambilan data.

“Penyebaran teknologi dan transformasi digital merupakan strategi penting, namun kita juga perlu mengatasi kesenjangan seperti data dan sistem, infrastruktur, kapasitas dan sumber daya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pengembangan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Laut dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Hedhi Sugrito Kuncoro mengatakan hingga saat ini masih ada upaya untuk mengatasi hal tersebut. mengendalikan daerah tersebut. Fokusnya adalah pemeriksaan kapal di pelabuhan, patroli maritim dan udara, serta penggunaan alat teknologi seperti VMS dengan geo-fencing.

Diakui Hedhi, terjadi peningkatan jumlah kapal yang dikelola dan denda administratif yang dikeluarkan jika terjadi kasus penangkapan ikan ilegal. “Ada banyak kesenjangan dalam tata kelola dan penegakan hukum, dan perlu adanya kerja sama dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah untuk melaporkan insiden IUUF,” kata Hedhi.

Pilihan Editor: Prakiraan cuaca BMKG menyebutkan hampir seluruh wilayah Indonesia berpeluang hujan hari ini

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan pada tahun 2045, luas kawasan konservasi laut akan mencapai 30 persen dari total luas laut. Baca selengkapnya

Tak hanya ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan rumput, nila, kepiting, dan lobster merupakan komoditas menarik yang bisa dikembangkan pasarnya. Baca selengkapnya

CPC menemukan jumlah pelanggaran yang dilakukan kapal penangkap ikan Indonesia semakin meningkat. Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ikan asing mengalami penurunan. Baca selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (MMF) mencatatkan pendapatan negara bebas pajak dari sektor pengelolaan ruang laut sebesar Rp 707 miliar. Baca selengkapnya

Susi Pudjiastuti berbicara kepada pejabat CPP tentang dugaan suap dari SAP, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman. Baca selengkapnya

Kereta Api Pandalungan rute Gambir – Surabaya – Jember tergelincir di Emplacement Stasiun Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu pagi. Baca selengkapnya

Melalui KKP, pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan dengan Jepang untuk menurunkan tarif ekspor ikan olahan menjadi 0 persen. Baca selengkapnya

Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diduga menerima suap dari perusahaan Jerman. Inilah jawaban PKC. Baca selengkapnya

Walhi Indonesia menyoroti rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa di Pantura, Jawa. Baca selengkapnya

Menteri CPP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan prioritas CPP tahun ini tetap fokus pada pelaksanaan program berbasis ekonomi biru. Baca selengkapnya